Malari 1974: Tonggak Sejarah Kekerasan Orde Baru

A. Kronologi Peristiwa

Peristiwa Malari terjadi saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14-17 Januari 1974 (Adam, 2010:222). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Kemudian meletuslah kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran produk-produk Jepang di Pasar Senen dan beberapa tempat lain di Jakarta.

Dalam peristiwa tersebut, tercatat 807 mobil dan 187 sepeda motor yang dirusak dan dibakar. Selain itu, sekitar 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 144 buah bangunan rusak berat dan 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan (Adam, 2010:222).

B. Tindakan Pemerintah Pasca Malari

Pemerintah mengawasi peristiwa ini dengan sangat serius. Pada 17 Januari, kerusuhan bisa diredakan. Untuk pertama kalinya, alih-alih menuduh orang-orang komunis sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan itu, pemerintah mengalamatkan kecamannya kepada para mantan aktivis Masyumi dan PSI. Kopkamtib menahan 770 orang, hampir semuanya dibebaskan pada bulan Mei 1976 (Ricklefs, 2008:619-620). Namun, tiga tokoh mahasiswa dijebloskan ke dalam penjara dengan bukti yang meragukan. Di antara orang yang ditahan adalah Mochtar Lubis. Surat kabarnya, Indonesia Raya, ditutup, seperti juga Pedoman, Abadi, dan delapan surat kabar lainnya.

Setelah terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan tersebut, Soeharto membuat beberapa keputusan, yaitu:

1) Memberhentikan Soemitro dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib dan mengambil alih jabatan tersebut Sudomo sebagai kepala stafnya.
2) Kepala BAKIN Soetopo Juwono diganti oleh Yoga Sugomo.
3) Aspri (asisten pribadi) Presiden dibubarkan (Adam, 2010:223).

Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng keningnya sebagai sebagai Presiden karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan itu menyebabkan ia untuk selanjutnya sangat waspada terhadap semua orang atau golongan tertentu serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang mengusik pemerintah. Selanjutnya, ia amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria "pernah jadi ajudan Presiden". Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental.

Pasca peristiwa Malari, Soeharto menata kembali semua sistem kendali pemerintahannya dan membuatnya betul-betul tak tergoyahkan. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai ”arus balik” sejarah Orde Baru. Sebelumnya yang dianggap musuh bersama adalah PKI dan ormas-ormasnya. Tetapi setelah peristiwa Malari, semua golongan yang kritis, baik kiri dan kanan dicurigai (disebut ekstrem kiri dan ekstrem kanan), diawasi dan dijadikan kambing hitam segala kerusuhan.

Represi pun dijalankan secara sistematis. Mulai dari masalah domestik yang diatur dengan UU Perkawinan (berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, kemudian diikuti dengan peraturan yang pada intinya mengarah kepada pelarangan poligami bagi PNS). UU Parpol dan Golkar diberlakukan 27 Agustus 1975 dengan tujuan mempersulit PNS menjadi anggota parpol dan menggiring mereka masuk Golkar. Setelah itu, pada Pemilu 1977, sistem kepartaian disederhanakan menjadi hanya 3 partai. Dalam bidang pendidikan, dilakukan Penataran P4 bagi seluruh masyarakat sejak tahun 1978 untuk menanamkan ideologi Pancasila versi Soeharto kepada masyarakat sebagi tindakan pencegahan kepada pihak-pihak yang berencana mengganggu kekuasaan pemerintah.

Selanjutnya, peristiwa Malari ini membawa dampak pemberian label bahaya terhadap setiap gerakan mahasiswa. Buahnya adalah UU No. 028/1078 (NKK/Normalisasi Kegiatan Kampus) dan UU No. 156/1979 (BKK/ Badan Koordinasi Kampus), yang intinya tentang peraturan yang membatasi dan menjauhkan mahasiswa dari keterlibatan aktivitas sosial dan politik. Posisi ini membuat gerakan mahasiswa terhenti dan sangat terbatas karena terus menerus diawasi oleh pemerintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa peristiwa Malari dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru.

DAFTAR RUJUKAN

Adam, Asvi Warman. 2010. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: Kompas.

Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ensiklopedia Pak Yoni | Media Berkarya dan Berbagi